Di tengah remang pagi sebuah sudut kota, seorang kakek berusia 90 tahun, dengan langkah tertatih dan kondisi fisik yang kian melemah, tetap setia di balik gerobak tahu dagangannya, memilih terus berjuang menjajakan makanan sederhana itu daripada pensiun. Fenomena ini, yang jauh dari sekadar kisah inspiratif individu, menyoroti realitas ekonomi getir jutaan lansia di Indonesia yang terpaksa bekerja di usia senja akibat minimnya jaring pengaman sosial dan ketergantungan ekonomi yang berkelanjutan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir 20 juta lansia di Indonesia masih aktif bekerja, sebuah angka yang melonjak drastis hampir dua kali lipat dari 9,99 juta pada tahun 2014. Mayoritas dari mereka, mencapai 85,25% pada tahun 2023, terlibat dalam sektor informal, dengan 76,29% di antaranya terjebak dalam pekerjaan rentan tanpa perlindungan yang memadai. Rata-rata penghasilan pekerja lansia hanya mencapai Rp1,71 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan di banyak daerah. Ironisnya, lebih dari separuh lansia atau 55% pada tahun 2023 masih memikul peran sebagai kepala rumah tangga, menunjukkan beban ekonomi yang signifikan masih bertumpu pada pundak mereka yang seharusnya menikmati masa istirahat.
Situasi ini tidak lepas dari struktur demografi Indonesia yang bergerak cepat menuju "populasi menua". Pada tahun 2020, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas baru 6,7 persen, namun diperkirakan akan melampaui 56 juta orang pada tahun 2050. Dengan 52,55% lansia masih aktif dalam angkatan kerja pada tahun 2022, dan 86,19% di antaranya di sektor informal, kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi sangat tinggi. Sebanyak 12,18 juta lansia, atau 41,11% dari total populasi lansia pada tahun 2022, tergolong miskin atau rentan miskin.
Minimnya jaminan sosial formal menjadi akar permasalahan yang memaksa banyak lansia terus bekerja. The Indonesian Institute mencatat bahwa skema perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia masih sangat terbatas, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki akses pensiun atau jaminan kesehatan yang komprehensif. "Sebagian besar lansia berpendidikan rendah, tidak punya jaminan pendapatan," ujar Prof. Sri Moertiningsih Setyo Adioetomo, Peneliti Lembaga Demografi dan Profesor Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyoroti tantangan ganda yang dihadapi lansia terkait pendapatan dan kesehatan. Keterbatasan akses pelatihan keterampilan dan rendahnya pendidikan formal yang ditamatkan turut menjadi faktor pendorong mengapa banyak lansia harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.
Kesehatan fisik yang menurun seiring usia juga menambah kompleksitas. Banyak lansia menghadapi komorbiditas atau menderita lebih dari satu penyakit, yang memerlukan biaya perawatan kesehatan. Namun, dengan pendapatan yang rendah, mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan, di mana lansia rentan tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga fisik dan mental.
Pemerintah memang memiliki beberapa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup lansia, serta program daerah seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Namun, cakupan penerima manfaat PKH untuk lansia masih relatif rendah, dengan sekitar 1,1 juta orang pada tahun 2019, meskipun jumlah lansia jauh lebih besar. Meskipun ada upaya untuk memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal, implementasinya masih menghadapi tantangan besar.
Situasi ini menuntut reformasi kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif dan inklusif. Tanpa intervensi yang signifikan, pertumbuhan populasi lansia akan terus meningkatkan tekanan pada sistem kesejahteraan sosial dan berpotensi memperparah angka kemiskinan di kalangan kelompok usia lanjut. Pengembangan program pensiun yang menjangkau sektor informal, peningkatan akses kesehatan, dan skema bantuan yang lebih adaptif menjadi krusial untuk memastikan bahwa lansia di Indonesia dapat menikmati masa tua yang bermartabat dan bebas dari kecemasan ekonomi.
